Ketika PT, Yayasan atau Koperasi memperoleh
pengesahan dari instansi yang berwenang, apakah telah sah sebagai Badan Hukum
(BH)..? Bisa dikatakan Ya. Bagaimana dengan Berita Negara Republik Indonesia
(BNRI) dan Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia (TNBRI) ? Untuk PT, Yayasan atau Koperasi bukan syarat telah
sah sebagai Badan Hukum tapi sebagai Syarat Publisitas. Tapi berbeda dengan
Perkumpulan, disamping ada Surat Keputusan Pengesahan dari Kementerian Hukum
dan HAM RI, untuk Perkumpulan ternyata
Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TNBRI) merupakan
syarat agar Perkumpulan menjadi Badan Hukum yang sempurna. Hal ini bisa dilihat
dalam Staatsblad 1870 Nomor 64 PERKUMPULAN-PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM, hal
ini berdasarkan Pasal 5 Staatsblad
tersebut BAHWA STATUTA YANG DISETUJUI,
PERUBAHAN ATAU PERGANTIAN DIUMUMKAN DALAM SURAT KABAR RESMI. Bahwa SURAT KABAR
RESMI (istilah pada waktu itu) harus dibaca sebagai Berita Negara Republik
Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia (TNBRI). – (HBA – INC)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
UNSUR-UNSUR YANG HARUS ADA PADA AWAL AKTA NOTARIS.
Pasal 38 UUJN – P menegaskan mengenai aspek formalitas akta Notaris agar berkedudukan sebagai akta otentik. Ada 3 (tiga) bagian yaitu : Aw...
-
l Pasal 1 angka 1 UUPT bahwa : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan mod...
-
· Dalam implementasi beberapa ketentuan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan ada tindakkan atau perbuatan hukum setela...
-
-Bahwa Pemarafan tiap halaman oleh Penghadap, Saksi dan Notaris dilakukan jika penghadap atas keinginan sendiri membaca akta yang bersangk...
-
Kedua-duanya karyawan saya, Notaris, sebagai saksi-saksi akta, segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap...
-
n Peralihan hak atas tanah wajib (imperatif) dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar untuk peralihan hak p...
-
· Sesuai dengan UUHT nomor 4 Tahun 1996, dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa SKMHT dilarang memuat ketentuan subsitu...
-
l Untuk dapat menentukan, apakah dalam jual - beli/hibah saham perseroan perlu persetujuan suami-isteri, maka perlu dilihat terlebih dah...
-
Tidak jarang dalam praktek Notaris, Salinan atau Kutipan Akta telah diberikan atau dibawa oleh para penghadap ternyata kemudian ada kesa...
-
Pada awal akta kalimat : 1. Menghadap – diberikan batasan atau pengertian, bahwa para penghadap yang sengaja datang ke hadapan Not...
-
Karena akta Notaris berfungsi sebagai alat bukti, maka setidaknya material yang dipakai untuk menerakan tulisan tersebut haruslah memenuhi...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar