TENTANG PENDIRIAN YAYASAN.

·         Pasal 9 ayat (1) UUY menyebutkan “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya pendirinya, sebagai kekayaan awal”. Penjelasan pasal dan ayat tersebut bahwa “Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum”. Dengan demikian Yayasan bisa didirikan oleh Subyek Hukum Orang/manusia, dan Subyek Hukum Badan Hukum. Jika Subyek badan Hukum, bisa Badan Hukum Perdata (Yayasan, Perkumpulan, Perseroan Terbatas), dan Badan Hukum Publik (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi/Propinsi, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten).

·     Pendirian Yayasan bersifat DEKLARATIF karena bisa didirikan oleh satu Subyek Hukum Orang/manusia atau Badan Hukum Perdata atau Badan Hukum Publik saja.

·     Pendirian Yayasan bukan bersifat Perjanjian, karena jika bersifat Perjanjian seperti pada pendirian Perseroan Terbatas (PT), jika PT dibubarkan, maka saham/harta kekayaan/asset yang ada/tersisa dapat diberikan/dibagikan kepada para pemegang saham, sedangkan pada Yayasan jika dibubarkan, maka harta kekayaan/aset yang ada/tersisa harus diberikan/diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan Yayasan yang bubar tersebut (Pasal 68 ayat (1) UUY) atau diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut (Pasal 68 ayat (2) UUY).

·     Jika Yayasan didirikan oleh Subyek Hukum Orang/manusia, untuk pemisahan harta kekayaan dari para pendiri yang berasal dari harta bersama (harta bergerak atau tidak bergerak) harus ada Persetujuan secara tertulis dari pasangan kawan-kawinnya, jika berasal dari warisan harus ada Persetujuan secara tertulis dari para ahli warisnya.

·     Jika Yayasan didirikan oleh Subyek Hukum Badan Hukum Perdata, untuk pemisahan harta kekayaan dari para pendiri (Badan Hukum Perdata) yang berasal dari harta bersama (harta bergerak atau tidak bergerak) harus ada Persetujuan   secara tertulis dari institusi yang tersebut dalam anggaran dasar badan hukum perdata tersebut.

·     Jika Yayasan didirikan oleh Subyek Hukum Badan Hukum Publik, untuk pemisahan harta kekayaan dari para pendiri (Badan Hukum Perdata) yang berasal dari harta kekayaan Pemerintah (Pusat/Propinsi/Kota/Kabupaten) harus ada Persetujuan   secara tertulis dari DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kota/Kabupaten) dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah, hal ini berkaitan dengan penyisihan harta kekayaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA bahwa yang  dimaksud dengan : Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 

·     Subyek Hukum yang mendirikan Yayasan bukan pemilik Yayasan. Maka Yayasan yang telah berbadan hukum menjadi milik masyarakat, dan masyarakat akan memperoleh guna dan manfaat dari maksud dan tujuan tersebut. Oleh karena itu sangat tidak perlu jika Subyek Badan Hukum Publik mendirikan Yayasan, karena menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 1/2004, harta kekayaan termasuk investasi dan kekayaan Yayasan yang akan tetap berkedudukan sebagai milik Subyek Badan Hukum Publik tersebut, sedangkan dalam Yayasan tidak bisa dimiliki oleh pendirinya, tapi oleh masyarakat.

·     Jika Yayasan didirikan oleh Subyek Badan Hukum, maka Pembina, Pengawas dan Pengurus harus bersifat pribadi (bukan dan tidak exofficio dalam jabatannya).

·     UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH :

·         Pasal 76 ayat (1) huruf  c tentang  Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,  dilarang :  menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus YAYASAN bidang apa pun;

·         Pasal 59 :

(1)  Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.

(2)  Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

·         Pasal 63 :

(1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah.

(2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota. (HBA – INC).